PENGERTIAN
OTONOMI DAERAH
1. Pengertian Otonomi Daerah Secara Etimologi
- Istilah otonomi berasal dari bahasa
Yunani yang berarti auto, dan nomous. Auto berarti sendiri, dan
nomous berarti hukum atau peraturan. jadi, pengertian otonomi daerah adalah
aturan yang mengatur daerahnya sendiri.
2. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Definisi
Para Ahli - Ada
beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian otonomi daerah. Macam-macam
pendapat para ahli tersebut adalah sebagai berikut...
- Menurut UU No. 32 Tahun 2004 : Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menurut Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah : Pengertian otonomi daerah menurut kamus hukum dan glosarium otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Menurut Encyclopedia of Social Scince : Pengertian otonomi daerah menurut Encyclopedia of social scince adalah hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri sendiri dan kebebasan aktualnya.
- Menurut Pendapat Para Ahli : Pengertian otonomi daerah menurut pendapat para ahli adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pengertian otonomi daerah menurut kamus besar bahasa indonesia adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hakikat Otonomi Daerah - Berdasarkan pengertian-pengertian
otonomi daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah
sebagai berikut...
- Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik, jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
- Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
PERATURAN
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
- UU No.1/1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah
- UU No.22/1948 à UU Pokok ttg Pemerintahan Daerah
- UU No.1/1957 ttg Pokok-2 Pemerintahan Daerah
- Penpres No. 6/1959 ttg Pemerintahan Daerah
- Penpres No.5/1960 ttg DPRD Gt Royong dan Sekretariat Daerah
- UU No.18/1965 ttg Pokok-2 Pemerintahan Daerah
- UU No.5/1974 tentang Pokok-2 Pemerintahan di Daerah
- UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa
- PP No.45/1992 ttg Penyelenggaraan Otda dgn ttk brt pada Dati II
- UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No.25/1999 ttg Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- UU No.28/1999 ttg Penyelenggrn Negara yg bersih dan bbs KKN
- UU N0. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No 33/2004 tentang PKPD
Undang-Undang
yang mengarah ke Otonomi Daerah adalah:
- Yang paling “pro” desentralisasi adalah UU No.22/1948 sedang yang paling terpusat adalah UU No.5/1974
- Perhatian terhadap Otonomi Daerah berawal tahun 80-an dengan menurunnya penerimaan migas dalam APBN
- Untuk meningkatkan PAD tahun 1997 dikeluarkan UU No.18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Sebagai dampak krisis ekonomi 1997/1998 makin tinggi tuntutan daerah untuk mengurus diri sendiri, bahkan memerdekakan diri (Aceh, Papua, Riau, Kaltim)
- Pemerintahan sementara Habibie “terpaksa” mengeluarkan dua UU OTDA (UU No.22/1999 dan UU No.25/1999)
- Selain UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 juga dibuat PP, Kepres, Kepmendagri dan Surat Edaran yang merupakan peraturan pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut tentang Otonomi Daerah.
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 19
ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
menegaskan bahwa penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah
dan DPRD. Memilih kepala daerah secara langsung merupakan satu dari delapan hak
yang dipunyai daerah. Pasal 21 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menegaskan adanya delapan hak yang dipunyai daerah
dalam menyelenggarakan otonomi yaitu;
- Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- Memilih pimpinan daerah.
- Mengelola aparatur daerah.
- Mengelolah kekayaan daerah.
- Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain
hak, daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 2, terdapat lima belas
kewajiban yang dimilki oleh daerah yaitu:
- Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan , dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- Melestarikan lingkungan hidup.
- Mengelolah administrasi kependudukan.
- Melestarikan nilai sosial budaya.
- Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
Menurut
Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah mempunyai tugas dan
kewenangan sebagai berikut:
- Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- Mengajukan rancangan Perda.
- Menetapakan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
- Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
DAMPAK
POSITIF DAN NEGATIF OTONOMI DAERAH
Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah dari Segi Ekonomi
ü Dampak Positif :
Dari segi ekonomi banyak sekali
keutungan dari penerapan otonomi daerah diantaranya; pemerintahan daerah
memberikan wewenang kepada masyarakat daerah untuk mengelola sumber daya alam
yang dimiliki di masing-masing daerah, dengan demikian apabila sumber daya alam
yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan
pendapatan masyarakat akan meningkat. Dengan begitu masyarakat akan mandiri dan
berusaha untuk mengembangkan suber daya alam yang mereka miliki, karena mereka
lebih mengetahui hal-hal apa saja yang terbaik bagi mereka. Pengelolaan
sumberdaya alam khususnya sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal
sangatlah tepat diterapkan di indonesia, selain karena efeknya yang positif
juga mengingat komunitas lokal di Indonesia memiliki keterikatan yang kuat dengan
daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan
daerahnya.
ü Dampak Negatif :
Namun demikian, sejak orde lama sampai berakhirnya
orde baru, pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas
negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah
menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang
memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini dalam jangka
waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang
pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun
lokalitasnya. Dan dengan adanya penerapan sistem ini membukan peluang yang
sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan
praktek KKN.
2.3.2
Dampak Positif dan Negatif
Otonomi Daerah dari Segi Sosial Budaya
ü Dampak Positif :
Dengan
diadakannya desentralisasi akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu
daerah. Karena dengan diterapkannya desentralisasi ini pemerintahan daerah akan
dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut.
Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah
lain. Yang nantinya bisa di jadikan symbol daerah tersebut.
ü Dampak Negatif :
Dapat
menimbulkan kompetisi yang tidak sehat anatar daerah karena setiap ingin
menonjolkan kebudayaan masing-masing dan merasa bahwa kebudayaannya paling
baik.
2.3.3
Dampak Positif dan Negatif Otonomi
Daerah dari Segi Keamanan Politik
ü Dampak Positif:
Dengan
diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan
Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijakna ini akan bisa meredam
daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang
merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI).
ü Dampak Negatif :
Disatu
sisi otonomi daerah berpotensi menyulut konflik antar daerah satu dengan yang
lain.
2.3.4
Dampak Positif dan Negatif Otonomi
Daerah Secara Umum
ü Positif:
1. Setiap daerah bisa
memaksimalkan potensi masing-masing.
2. Pembangunan untuk daerah
yang punya pendapatan tinggi akan lebih cepat berkembang.
3. Daerah punya kewenangan
untuk mengatur dan memberikan kebijakan tertentu.
4. Adanya desentralisasi
kekuasaan.
5. Daerah yang lebih tau apa
yang lebih dibutuhkan di daerah itu, maka diharapkan dengan otonomi daerah
menjadi lebih maju.
6. Pemerintah daerah akan lebih
mudah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, jika SDA yang dimiliki
daerah telah dikelola secara optimal maka PAD dan pendapatan masyarakat akan
meningkat.
7. Dengan diterapkannya sistem
otonomi dareah, biaya birokrasi menjadi lebih efisien.
8. Pemerintah daerah akan lebih
mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut.
(Kearifan lokal yg terkandung dalam budaya dan adat istiadat daerah).
ü Negatif :
1. Daerah yang miskin akan
sedikit lambat berkembang.
2. Tidak adanya koordinasi
dengan daerah tingkat satu karena merasa yang punya otonomi adalah daerah
Kabupaten/Kota.
3. Kadang-kadang terjadi
kesenjangan sosial karena kewenangan yang di berikan pemerintah pusat
kadang-kadang bukan pada tempatnya.
4. Karena merasa melaksanakan
kegiatannya sendiri sehingga para pimpinan sering lupa tanggung jawabnya.
Daftar Pustaka :
http://merinaastuti.blogspot.co.id/2013/09/mengetahui-dampak-positif-dan-negatif.html
