Pengertian UKM
Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah
sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan
Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi
rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan
kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha
yang tidak sehat.”
Perkembangan UKM dari
tahun ke tahun
Dataset ini berisi mengenai kondisi
dan perkembangan UMKM di Indonesia
Penjelasan mengenai Variabel pada
Dataset ini:
1. indikator: Indikator dari UMKM
2. satuan: Satuan terhadap indikator
UMKM tersebut
3. tahun: Tahun
4. nilai: Nilai terhadap satuan dan
indikator tersebut
Catatan: - Data UMKM pada periode
pemerintahan Orde Lama tidak tersedia. Data UMKM pada periode Orde Baru mulai
tersedia pada tahun 1997.
·
Sumbangan
PDB UMKM pada tahun 1997-2000 masih didasarkan atas harga berlaku. Sumbangan
PDB UMKM pada tahun 2001-2012 didasarkan atas harga konstan tahun 2000.
·
Sumbangan
PDB mencakup migas dan non migas.
·
Perhitungan
sumbangan PDB UMKM pada tahun 2012 masih sangat sementara dan saat ini masih
dihitung ulang.
·
Nilai
Ekspor UMKM hanya didasarkan pada data di sektor pertanian (pertanian,
perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan, perkebunan), industri pengolahan,
dan pertambangan/penggalian
Perekonomian
Indonesia pernah mengalami krisis di tahun 1998, pada saat itu perekonomian
benar- benar hancur. Pada tahun 2008 terjadi krisis di dunia, terutama Amerika
yang mengalami dampak yang signifikan dari krisis tersebut, tetapi pada tahun
2008 tersebut Indonesia tidak terkena krisis tersebut dikarenakan perekonomian
di dalam negeri cukup baik berkat adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Di Indonesia. Pada tahun 1998, UMKM terbukti juga dapat selamat dari krisis
yang dimana pada saat itu banyak perusahaan besar yang gulung tikar.
UMKM dapat dikatakan
sebagai salah satu penyelamat kondisi perekonomian Indonesia karena mampu
menyerap banyak tenaga kerja yang saat itu pengangguran atau terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, UMKM mampu bertahan di tengah
guncangan krisis moneter yang melambungkan harga barang- barang kebutuhan rumah
tangga pada masa itu (1998). Jutaan UMKM Indonesia bahkan kini mampu menyumbang
hingga 56% Produk Domestik Bruto (PDB). Dari data yang dihimpun BPS dari tahun
1998- 2012 grafik pertumbuhan UMKM selalu menanjak dari tahun ke tahun,
saat ini saja UMKM Indonesia berjumlah 56,5 juta unit. . Kementrian Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah yang membidangi kegiatan UMKM di Indonesia.
UMKM hadir sebagai salah satu jalan keluar bagi Indonesia untuk bangkit dari masa- masa krisis ekonomi. Selain itu, UMKM tumbuh dengan berlandaskan ekonomi domestik, sementara itu pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia pun sebagian besar didorong oleh ekonomi domestik. Disinilah dapat dilihat betapa kuatnya pengaruh UMKM di Indonesia, yang jumlahnya sekarang masih terus bertambah. UMKM jelas memegang peranan vital dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun apa yang terjadi saat ini tentang kondisi salah satu penyelamat perekonomian Indonesia saat krisis, salah satu contohnya adalah di bidang permodalan bagi pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), yang dikenal dengan program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Di bidang ini Pemerintah merencanakan untuk mengurangi alokasi dana bagi usaha yang digeluti “wong cilik”. Padahal pengembangan UMKM merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro. Dalam RAPNB 2013 dana KUR (melalui Kementrian UKM dan Koperasi) dianggarakan sebesar Rp17,2 miliar. Jauh berkurang dari alokasi dana KUR tahun 2011 yang berjumlah Rp52,2 milyar. Padahal jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 56,5 juta orang/ unit atau hampir 98 persen dari jumlah total pelaku usaha di Indonesia. Maka bila dibagi dengan jumlah pelaku UMKM maka tidak akan mencukupi untuk membantunya dalam pengelolaan usaha.
Di lain hal
ketidakseriusan pemerintah dalam untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi melalui pengembangan UMKM terlihat dari “melempemnya” penguatan
kelembagaan koperasi. Bahkan kehadiran pemerintah dalam
perkembangan koperasi dirasa tidak
signifikan. Perkembangan koperasi yang berjalan baik di Indonesia sangat
lamban. Padahal koperasi merupakan salah satu lembaga demokratis yang mampu
menjadi media pemberdayaan dan perkuatan masyarakat dalam pengembangan
UMKM sebagai strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Ketidakseriusan
pemerintah yang lain bisa kita lihat dalam pengembangan UMKM adalah
adanya ketidaksinergisan di sejumlah kementerian dan lembaga. Hal itu terlihat
dari penyebaran program pengembangan UMKM yang ada di sejumlah Kementerian,
baik yang ada di bawah Menko Perekonomian, seperti Kementerian UMKM dan
Koperasi, maupun yang ada di bawah wewenang Menko Kesra seperti
Kementerian Sosial dan Kementrian Dalam Negri. Salah satu contohnya adalah
program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang diberikan kepada kelompok perempuan
miskin berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, sebagai bagian dari program
PNPM. Program ini tidak bersinegis dengan program pengembangan UMKM di bawah
Kementrian Menkop UMKM yang lebih fokus kepada “peningkatan kapasitas”
pengusaha. Akibatnya kelompok masyarakat yang mendapat modal dalam program SPP,
tidak mendapat program pengembangan kapasitas usaha dari Menkop UMKM. Hal ini
berdampak pada kemacetan di sejumlah kelompok penerima modal SPP, dan
program peningkatan kapasitas yang tumpang tindih. Padahal program pengembangan
UMKM yang terintegratif bisa menjadi salah satu strategi meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang efektif dan menciptakan peluang wirausaha
baru. Ini lagi-lagi berkaitan dengan strategi Pemerintah yang
belum menjadikan UMKM sebagai bagian terpenting dari pembangunan Indonesia.
Pemerintah RI masih berfokus kepada usaha besar dan pengembangan industri skala besar. Hal
itu juga terlihat dari minimnya perhatian pemerintah kepada pertumbuhan pasar
rakyat sebagai tempat tumbuhnya UMKM.
Kontribusi UKM
Jakarta, 01/07/2015
Kemenkeu - Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam
mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UKM,
pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja
menjadi berkurang. Sektor UKM pun telah terbukti menjadi pilar perekonomian
yang tangguh.
“Terbukti saat
terjadi krisis ekonomi 1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari collapse-nya perekonomian,”
kata Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro saat membuka Bazar Ramadhan
Dhawa Ferstival 2015 Kementerian Keuangan di Gedung Dhanapala pada Rabu (1/7).
Dalam pembukaannya,
Menkeu menyampaikan bahwa selain bertujuan menyediakan berbagai produk untuk
keperluan Ramadhan dan persiapan Idul Fitri, kegiatan ini juga memiliki sebuah
visi yang mulia, yaitu untuk turut memfasilitasi pengembangan UKM. Dengan
mengusung sebuah ide baru, penyelenggaraan bazar kali ini diupayakan menjadi
sarana promosi potensi keunggulan produk dalam negeri, serta menjadi ajang
kompetisi sehat bagi para UKM yang mampu memicu mereka untuk meningkatkan
kualitas produknya.
Kontribusi sektor
UKM dalam menentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan sektor penghasil devisa negara
juga tak perlu diragukan lagi. Saat ini, UKM telah dijadikan agenda utama
pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk mendorong hal tersebut, menurut Menkeu,
dewasa ini kebijakan pemerintah telah menunjukkan keberpihakan kepada UKM.
Sejalan dengan
semangat nawacita, pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat
dan daya saing secara internasional, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi
dengan pemberatan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. “Telah banyak upaya
pemerintah dalam hal ini terutama Kementerian Koperasi dan UKM menyangkut
pemberdayaan UKM,” jelas Menkeu.
Pemerintah juga
telah menyadari secara penuh bahwa kebijakan yang mendukung UKM akan mampu
menciptakan kondisi UKM di Indonesia yang sehat dan kuat, sehingga mampu
menjadi pilar utama perekonomian. Ke depan, pemerintah akan terus berupaya
memberikan dukungan kepada UKM. Berbagai hambatan yang dihadapi UKM seperti
keterbatasan teknologi, keterbatasan finansial dan kelengkapan bahan baku akan
menjadi isu utama untuk dipecahkan bersama.
“Saya juga berharap seluruh instansi pembina UKM dapat terus
merangkul, mendampingi dan melatih UKM binaannya, sehingga mampu lebih baik
dari hari ke hari,” kata Menkeu menutup sambutannya.(ab)
Usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang memajukan perekonomian
Indonesia. Dengan UMKM, beban negara terhadap kesejahteraan rakyat akan
berkurang.
Hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang berbunyi “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”
Data statistik menunjukkan jumlah unit UMKM mendekati 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Menurut mantan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, bila dua tahun lalu jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha, pada 2011 sudah bertambah menjadi 55,2 juta unit.
Setiap UMKM ratarata menyerap 3-5 tenaga kerja. Dengan adanya UMKM, masyarakat merasa mereka mempunyai pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM agar menyerap tenaga kerja. Maka tanggungan pemerintah akan berkurang terkait masalah ketenagakerjaan yang masih menjadi permasalahan kompleks di negara ini.
Perekonomian suatu negara dapat dikatakan maju jika angka pengangguran di negara tersebut tiap tahun berkurang. Apa pun caranya, pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Sejumlah produk UMKM dalam negeri juga dapat bersaing dengan produk luar, artinya dengan aktifnya pelaku UMKM akan mengurangi impor barang yang sering dilakukan oleh pemerintah saat ini.
Bahkan, barang yang dihasilkan dari UMKM dapat diekspor. Hal ini akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah benar-benar harus memperhatikan UMKM. Masyarakat Indonesia sebenarnya mempunyai kreativitas dalam berbisnis, contohnya usaha membatik dan usaha budi daya belut.
Keduanya sudah menembus pasar Internasional. Lambat laun UMKM akan menjadi tulang punggung dalam mengatasi pengangguran di negara ini. Dengan begitu, Indonesia akan menjadi negara kaya akan sumber daya alam yang melimpah serta kaya kreativitas dalam berbisnis.
Hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang berbunyi “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”
Data statistik menunjukkan jumlah unit UMKM mendekati 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Menurut mantan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, bila dua tahun lalu jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha, pada 2011 sudah bertambah menjadi 55,2 juta unit.
Setiap UMKM ratarata menyerap 3-5 tenaga kerja. Dengan adanya UMKM, masyarakat merasa mereka mempunyai pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM agar menyerap tenaga kerja. Maka tanggungan pemerintah akan berkurang terkait masalah ketenagakerjaan yang masih menjadi permasalahan kompleks di negara ini.
Perekonomian suatu negara dapat dikatakan maju jika angka pengangguran di negara tersebut tiap tahun berkurang. Apa pun caranya, pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Sejumlah produk UMKM dalam negeri juga dapat bersaing dengan produk luar, artinya dengan aktifnya pelaku UMKM akan mengurangi impor barang yang sering dilakukan oleh pemerintah saat ini.
Bahkan, barang yang dihasilkan dari UMKM dapat diekspor. Hal ini akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah benar-benar harus memperhatikan UMKM. Masyarakat Indonesia sebenarnya mempunyai kreativitas dalam berbisnis, contohnya usaha membatik dan usaha budi daya belut.
Keduanya sudah menembus pasar Internasional. Lambat laun UMKM akan menjadi tulang punggung dalam mengatasi pengangguran di negara ini. Dengan begitu, Indonesia akan menjadi negara kaya akan sumber daya alam yang melimpah serta kaya kreativitas dalam berbisnis.
Sumber : Koran Tempo
PALEMBANG - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
meminta pemerintah memperkuat keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah guna
menangkal terjadinya krisis ekonomi di masa mendatang. Ketua Umum Kadin
Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan pentingnya peran UMKM dalam
penguatan struktur ekonomi dibuktikan dengan semakin besarnya perhatian
negara-negara maju terhadap UMKM di negaranya.
"Setelah krisis keuangan 2008, Uni Eropa melakukan transformasi regulasi di semua negara anggotanya untuk memberi ruang yang lebih luas terhadap UMKM," ujarnya dalam rapat pimpinan nasional Kadin Indonesia di Palembang akhir pekan lalu.
Menurut dia, peran koperasi yang selama ini identik sebagai instrumen sosial harus diubah menjadi entitas bisnis. Sebab, dengan begitu koperasi akan mampu beroperasi optimal mendukung penguatan UMKM. "Dengan tetap mendapatkan dukungan negara," ujarnya.
Penguatan UMKM menjadi salah satu rekomendasi hasil rapat Kadin Indonesia akhir pekan lalu. Selain itu, Kadin merekomendasikan upaya untuk penanganan masalah logistik, kecukupan pasokan energi, pengembangan industri hilir, hingga pembangunan infrastruktur.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan penguatan UMKM merupakan bagian dari langkah pemerintah melakukan percepatan industrialisasi. Sebab, industri kecil menengah telah terbukti mampu bertahan di tengah krisis ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja, serta berperan strategis mendukung ketersediaan pangan nasional.
Hingga 2012, jumlah unit usaha industri kecil dan menengah yang tercatat di Kementerian Perindustrian 4 juta dan menyerap 9,4 juta orang tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, investasi yang dihasilkan sekitar Rp 261 triliun dengan nilai ekspor US$ 16,5 miliar atau 14,2 persen dari total ekspor industri non-migas.
"Hal ini menunjukkan industri kecil memiliki peran penting bagi industri nasional," ujar Hidayat.
Kendala yang sering dihadapi industri kecil, kata Hidayat, adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia baik dari sisi teknis maupun manajerial. Juga ada kendala teknologi serta lemahnya akses pasar dan permodalan. "Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut," ujarnya.
Terkait masalah pendanaan, Kadin Indonesia akhir pekan lalu meluncurkan program Palapa Fund. Kadin mendirikan lembaga pembiayaan Palapa Nusantara Berdikari untuk memberikan bantuan pinjaman modal kerja bagi UMKM. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani mengatakan, untuk tahap pertama, Palapa Fund memberikan bantuan pinjaman senilai Rp 1,45 miliar bagi UMKM di Sumatera Selatan.
Rosan mengatakan di tengah dinamika ekonomi Indonesia yang menurun, seperti defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, hingga pelemahan nilai tukar rupiah, sektor usaha kecil dan menengah di daerah bisa menjadi andalan penopang perekonomian nasional. "Terlebih lagi bagi UKM yang sudah bisa melakukan ekspor," katanya.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan mengatakan pemberdayaan UMKM dan koperasi menjadi salah satu pilar dan tulang punggung ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, saat ini tercatat ada 56,5 juta unit UMKM. Dari angka itu, diserap 97 persen dari total angkatan kerja sektor pertanian yang mencapai 107 juta orang. "Ini karena mayoritas UKM berada di sektor pertanian," katanya.
Dia optimistis tahun depan sektor UMKM akan bisa bertahan seperti saat menghadapi krisis 1997 dan 2008. Hal ini dibuktikan dari kontribusi sektor usaha kecil dan menengah terhadap pertumbuhan produk domestik bruto tahun lalu, yang mencapai 57,5 persen. Syarief memperkirakan tahun depan sektor UMKM tumbuh melampaui pertumbuhan ekonomi yang berkisar enam persen. "Tiap tahun trennya terus naik. Begitu juga total penjualan dan aset UKM," ucapnya.
Menurut dia, pemerintah membantu penyelesaian masalah permodalan UKM melalui program kredit usaha rakyat. Tahun ini, target penyaluran kredit usaha rakyat senilai Rp 36 triliun dan per Agustus realisasi penyaluran mencapai Rp 27 triliun.
"Kemudian, kami tetap mendampingi mereka untuk mengakses keuangan. Juga ada dana bergulir yang bunganya rendah. Rasio kredit bermasalahnya di bawah 1 persen dan bunganya sekitar 5 persen. Jauh lebih murah dibandingkan kredit komersial," katanya. Linda Hairani, Abdul Malik
"Setelah krisis keuangan 2008, Uni Eropa melakukan transformasi regulasi di semua negara anggotanya untuk memberi ruang yang lebih luas terhadap UMKM," ujarnya dalam rapat pimpinan nasional Kadin Indonesia di Palembang akhir pekan lalu.
Menurut dia, peran koperasi yang selama ini identik sebagai instrumen sosial harus diubah menjadi entitas bisnis. Sebab, dengan begitu koperasi akan mampu beroperasi optimal mendukung penguatan UMKM. "Dengan tetap mendapatkan dukungan negara," ujarnya.
Penguatan UMKM menjadi salah satu rekomendasi hasil rapat Kadin Indonesia akhir pekan lalu. Selain itu, Kadin merekomendasikan upaya untuk penanganan masalah logistik, kecukupan pasokan energi, pengembangan industri hilir, hingga pembangunan infrastruktur.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan penguatan UMKM merupakan bagian dari langkah pemerintah melakukan percepatan industrialisasi. Sebab, industri kecil menengah telah terbukti mampu bertahan di tengah krisis ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja, serta berperan strategis mendukung ketersediaan pangan nasional.
Hingga 2012, jumlah unit usaha industri kecil dan menengah yang tercatat di Kementerian Perindustrian 4 juta dan menyerap 9,4 juta orang tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, investasi yang dihasilkan sekitar Rp 261 triliun dengan nilai ekspor US$ 16,5 miliar atau 14,2 persen dari total ekspor industri non-migas.
"Hal ini menunjukkan industri kecil memiliki peran penting bagi industri nasional," ujar Hidayat.
Kendala yang sering dihadapi industri kecil, kata Hidayat, adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia baik dari sisi teknis maupun manajerial. Juga ada kendala teknologi serta lemahnya akses pasar dan permodalan. "Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut," ujarnya.
Terkait masalah pendanaan, Kadin Indonesia akhir pekan lalu meluncurkan program Palapa Fund. Kadin mendirikan lembaga pembiayaan Palapa Nusantara Berdikari untuk memberikan bantuan pinjaman modal kerja bagi UMKM. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani mengatakan, untuk tahap pertama, Palapa Fund memberikan bantuan pinjaman senilai Rp 1,45 miliar bagi UMKM di Sumatera Selatan.
Rosan mengatakan di tengah dinamika ekonomi Indonesia yang menurun, seperti defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, hingga pelemahan nilai tukar rupiah, sektor usaha kecil dan menengah di daerah bisa menjadi andalan penopang perekonomian nasional. "Terlebih lagi bagi UKM yang sudah bisa melakukan ekspor," katanya.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan mengatakan pemberdayaan UMKM dan koperasi menjadi salah satu pilar dan tulang punggung ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, saat ini tercatat ada 56,5 juta unit UMKM. Dari angka itu, diserap 97 persen dari total angkatan kerja sektor pertanian yang mencapai 107 juta orang. "Ini karena mayoritas UKM berada di sektor pertanian," katanya.
Dia optimistis tahun depan sektor UMKM akan bisa bertahan seperti saat menghadapi krisis 1997 dan 2008. Hal ini dibuktikan dari kontribusi sektor usaha kecil dan menengah terhadap pertumbuhan produk domestik bruto tahun lalu, yang mencapai 57,5 persen. Syarief memperkirakan tahun depan sektor UMKM tumbuh melampaui pertumbuhan ekonomi yang berkisar enam persen. "Tiap tahun trennya terus naik. Begitu juga total penjualan dan aset UKM," ucapnya.
Menurut dia, pemerintah membantu penyelesaian masalah permodalan UKM melalui program kredit usaha rakyat. Tahun ini, target penyaluran kredit usaha rakyat senilai Rp 36 triliun dan per Agustus realisasi penyaluran mencapai Rp 27 triliun.
"Kemudian, kami tetap mendampingi mereka untuk mengakses keuangan. Juga ada dana bergulir yang bunganya rendah. Rasio kredit bermasalahnya di bawah 1 persen dan bunganya sekitar 5 persen. Jauh lebih murah dibandingkan kredit komersial," katanya. Linda Hairani, Abdul Malik
Daftar
Isi :
http://bem.pefe.ui.ac.id/2014/09/nasib-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-di-indonesia/
